Komputer Di Pemerintahan

KOMPUTER DI PEMERINTAHAN

E-Government

KARAKTERISTIK E-GOVERNMENT

¢  Merupakan suatu mekanisme baru (modern) antara pemerintah dgn masyarakat dan kalangan lain yg berkepentingan (stakeholder)

¢  Melibatkan penggunaan TI (terutama Internet)

¢  Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yg selama ini berjalan.

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

PEMICU UTAMA E-GOVERNMENT

¢  Era Globalisasi yg Datang Lebih Cepat

—  Isu Hukum, HAM, pasar terbuka, Korupsi hrs direspon cepat agar tdk diasingkan -> reposisi gov dari local oriented service ke global oriented service.

¢  Kemajuan TI yang sangat cepat

¢  Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat

KEUNTUNGAN E-GOVERNMENT

¢  Melayani masyarakat secara elektronik:

—  24 jam sehari

—  7 hari seminggu

—  Kapan pun

—  Dari manapun

—  Online

¢  Melayani masyarakat lebih cepat, efisien, transparan, dan responsif

CONTOH PELAYANAN

¢  Pembayaran pajak

¢  Pelaporan pindah alamat

¢  Pelaporan kelahiran

¢  Pendaftaran pernikahan

¢  Motor vehicle registration

¢  Informasi pelayanan kesehatan

¢  Pendaftaran perusahaan

¢  Informasi peluang investasi

¢  Perpanjang SIM

¢  Mencari dan melamar kerja

2 ASPEK UTAMA JENIS PELAYANAN E-GOVERNMENT

¢  Aspek Kompleksitas

   -> seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi Egov yg ingin dibangun.

¢  Aspek Manfaat

   -> seberapa besar manfaat yg dirasakan penggunanya.

E-GOVERNMENT DI INDONESIA

¢  E-Government di Indonesia sudah dicanangkan sejak tahun 2003, tetapi sampai hari ini hasilnya masih belum menggembirakan

¢  Tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel semakin tinggi à bagaimana teknologi informasi (TI) bisa membantu ?

¢  Munculnya kendala-kendala implementasi e-government

MITOS DAN KENYATAAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA

¢  Mitos:

—  e-government = situs web pemerintah

¢  Kenyataan:

—  Membangun situs web pemerintah adalah usaha untuk membangun interaksi antara pemerintah dengan masyarakat & dunia usaha à sebagian (kecil) dari cakupan e-government

Temuan Level 1: Information

¢  Semua website sudah melewatii level  pertama yakni hanya mempublikasikan informasi seputar profil instansi tersebut, dan kebanyakan terdiri dari menu utama: (1) profil (2) visi dan misi, (3) prosedur pelayanan publik, dan (4) berita seputar instansi yang bersangkutan

¢  Sumber berita sebagian besar bukan dari instansi tersebut tapi hanya mengambil dari media lain. Berita yang ditampilkan juga tidak selamanya ter-update dengan baik karena ada website yang menyajikan berita yang sudah kadaluwarsa.

¢  Sekedar kliping

¢  Semua website sudah melewatii level  pertama yakni hanya mempublikasikan informasi seputar profil instansi tersebut, dan kebanyakan terdiri dari menu utama: (1) profil (2) visi dan misi, (3) prosedur pelayanan publik, dan (4) berita seputar instansi yang bersangkutan

¢  Sumber berita sebagian besar bukan dari instansi tersebut tapi hanya mengambil dari media lain. Berita yang ditampilkan juga tidak selamanya ter-update dengan baik karena ada website yang menyajikan berita yang sudah kadaluwarsa.

Sekedar kliping

Temuan Level 2: Interaksi

¢  Website yang dianalisis semuanya masih dalam level interaksi.

¢  Aplikasi fasilitas interaksi yang disediakan antara lain:

—  Buku tamu,

—  Forum,

—  Chatting,

—  Link kontak

—  Polling

Buku tamu

¢  Hanya menampilkan keluhan masyarakat tanpa ada respon dari pejabat atau staf birokrasi terkait ataupun dari admin website.

¢  Bahkan ada buku tamu yang hanya ditujukan kepada admin hanya bersifat interaksi satu arah.

¢  Hampir semua website sangat lambat dalam menanggapi komenter pengunjung, bahkan banyak yang belum ada jawaban

Contoh buku tamu

Tidak tuntas

Forum Diskusi

¢  Forum diskusi juga masih banyak yang kosong tidak ada aktivitas.

¢  Beberapa website baru membuat topik diskusi namun sama sekali tidak ada aktivitas.

Chatting

¢  Sebagian besar hanya hanya untuk chat antar user, bukan chat dengan pejabat atau staf birokrasi terkait berkaitan dengan pelayanan publik.

Temuan Level 3: Transaksi

1. Tidak ada satu pun yang termasuk level ketiga yakni level transaksi untuk pelayanan publik.
2. Ada beberapa kabupaten/kota yang sudah menyediakan menu Layanan Publik, tapi masih berifat informatif saja, sekedar menampilkan persyaratan dan prosedur layanan.
3. E-Procurement lebih banyak untuk publish dan download form

Temuan Level 4: Integrasi

¢  Belum ada

¢  Masih banyak tantangan dan hambatan

  

PENTINGNYA PEMANFAATAN E-GOVERNMENT

 Reformasi birokrasi yang dilatarbelakangi tuntutan terhadap terbentuknya sistem kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif, melahirkan inspirasi penyediaan data informasi dan media komunikasi yang transparan melalui E-Government. E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan[1]. E-government (e-gov) intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, ada dua hal utama dalam pengertian E-Government di atas, yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya, sehingga pemerintahan dapat  berjalan  lebih efisien[2]. Ketersediaan  informasi yang transparan dan setiap saat dapat diakses oleh masyarakat, telah mendapat tanggapan positif dari pemerintah, terbukti dengan telah dikeluarkannya Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government Indonesia.

Penyelenggaraan E-Government melahirkan 4 model hubungan, yaitu :

1.      G2C (Government to Citizen/Government to Customer)

2.      G2B (Government to Business)

3.      G2G (Government to Government)

4.      G2E (Government to Employees)

Setiap model hubungan diatas seluruhnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap elemen masyarakat.

Manfaat  E-Govermen

Penerapan E-Government dalam sistem pemerintahan Indonesia sangat relevan dengan era Reformasi Birokrasi yang saat ini sedang diprogramkan oleh Pemerintah. Manfaat E-Government :

1.     Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

2.     Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan [transparansi ] maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

3.     Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya. Atau ada pula informasi tentang luas sebuah pulau di Indonesia, jumlah penduduk suatu daerah, dapat diketahui tanpa harus datang ke daerah bersangkutan. Cukup memanfaatkan teknologi internet.

4.     Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien . Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melaluji e-mail atau bahkan vidio conference . 

Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan E-Government juga jelas tercantum dalam lampiran Inpres Nomor 3 Tahun  2003, dimana pemerintah telah menyiapkan strategi nasional pengembangan E-Government. Harus diakui bahwa belum semua masyarakat kita mampu menerapkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi dengan adanya tantangan global, pemerintah harus menganggarkan dana yang cukup untuk menerapkan tahapan-tahapan E-Government ini. Apabila kita tidak segera menyesuaikan dengan tuntutan global, maka pemerintah kita akan tertinggal dan terisolasi dalam dunia pembedaan digital. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki visi dan misi yang belum tentu sama, sehingga perlu formula dan strategi jelas penerapan E-Government terutama atau dengan kata lain, penerapan E-Government harus memiliki tujuan dan agenda.

Apakah saat ini penerapan E-Government sudah memperlihatkan bukti keberhasilannya? Sepertinya terlalu dini kita memvonis bahwa E-Government sudah berhasil atau belum. Memang harus diakui bahwa masa transisi ke era digital ini memerlukan waktu yang cukup lama, mulai dari penganggaran, penyediaan sarana prasarana, SDM, lalu sosialisasi kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan dan memahami E-Government untuk memperoleh fasilitas pelayanan dari pemerintah. Tahapan-tahapan ini harus kita lalui dan dengan tetap mengedepankan tujuan mulia, yaitu meningkatkan pelayanan dan menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien. Setiap warga negara mendapatkan hak-haknya dalam memperoleh akses layanan kapanpun dibutuhkan. Kunci dari keberhasilan ini adalah KOMITMEN.

Dengan keberhasilan E-Government, pengembangan ke arah E-Governance akan menjadi program lanjutan. Mau tidak mau, era digital global sudah di depan kita. Penyiapan sarana dan prasarana harus paralel dengan penyiapan SDM yang akan mengoperasikan E-Government serta jangan pula terlupakan, harus ada sosialisasi kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas E-Government. Masyarakat sebagai pengguna, juga penting untuk disiapkan, dalam artian bahwa masyarakat harus dikondisikan untuk mampu mengakses dan mampu memanfaatkan fasilitas E-Government ini. Jangan-jangan, “bahasa-bahasa yang tidak percaya keberhasilan E-Government” ini muncul akibat ketidak siapan masyarakat untuk masuk ke dunia digital.